Malam Hari ABM Mutasi Pejabat Eselon II, Administrator Hingga Fungsional Lingkup Prov. Sulbar

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Melantik Pejabatan Eselon II, III dan IV Lingkup Prov. Sulbar Malam Hari (Sumber :Rakyatsulbar.com)

Cabdin2sulbar.id - Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melantik 6 pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemprov Sulbar, di Aula Gedung PKK Provinsi Sulbar dimasa injuri time masa kepemimpinannya sebagai Gubernur, Kamis malam (28/4/2022).

Dalam sambutannya Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan bagian dari penguatan organisasi dan peningkatan kualitas kelembagaan.

Ia juga mengatakan, pentingnya selalu membaharui semangat dan budaya kerja sebagai aparat yang profesional, sehubungan dengan pelantikan beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama pada malam ini.

Masa jabatan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar, dan wakilnya, Enny Anggraeni Anwar, akan berakhir pada 12 Mei 2022.

Mutasi Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) sebanyak 6 orang dan 79 orang jabatan Administrator, pengawas dan jabatan fungsional.

Adapun nama-nama Pejabat Tinggi Pratama yang dimutasi dan dilantik :

Rachmad SE, M.Si jabatan lama Kadis Perumahan dan Permukiman, jabatan baru staf ahli bidang ekonomi dan keuangan
Syahruddin SE, M.Si jabatan lama Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, jabatan baru Kepala Dinas perumahan dan permukiman
Suyuti S.Pi,MT, M.Sc jabatan lama Karo Ortala, jabatan baru Karo Hukum
Arianto AP, MM jabatan lama Karo Hukum, jabatan baru Karo Barjas
Hamdani Handi S.IP, M.Si jabatan lama Karo Barjas jabatan baru Karo Ortala
Amir S.Sos jabatan lama Plt. ESDM jabatan baru Kepala Dinas ESDM

Saat pelantikan, di bawah gedung PKK Sulbar terjadi demo oleh massa yang menolak diadakannya pelantikan ini. Sekretaris Komisi II, Muhammad Hatta Kainang menyebut, mutasi di luar jam kantor merupakan hal yang tidak biasa. Dimana berdasarkan surat undangan yang beredar, kegiatan itu dilakukan pukul 20:00wita.

“Kami mengatensi, mempertanyakan adanya mutasi tengah malam. Ini tidak biasa, dan bagi kami di dewan, patut dipertanyakan,” ungkap Hatta.

Hal itu, kata Hatta, menjadi sinyal bagi DPRD untuk melakukan hearing dengan BKD, ihwal kejanggalan proses mutasi di Pemprov Sulbar.

“Kami nanti akan meminta kepala BKD untuk menyiapkan backup adm proses mutasi,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya akan meminta bukti surat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait kebijakan mutasi menjelang berakhirnya masa jabatan gubernur Sulbar.